DAU sebagai Penyeimbang Ketimpangan Horizontal

DAU adalah salah satu komponen Dana Transfer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tenang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. DAU didesain untuk mengatasi ketimpangan horizontal, yaitu ketimpangan yang terjadi karena perbedaan kapasitas fiskal antardaerah tersebut. Kapasitas fiskal tersebut muncul dari perbedaan jumlah Dana Bagi Hasil yang diterima, sehingga dapat dimaknai bahwaketimpangan horizontal terjadi antara daerah penghasil dan bukan penghasil.

Mencuatnya pertanyaan mengenai kemampuan penyeimbang DAU telah muncul dalam sebuah artikel ilmiah berjudul “IS THE NEW INTERGOVERNMENTAL EQUALISATION GRANT IN INDONESIA EQUALISING?” yang ditulis oleh Erni Murniasih, M.Sc. Dalam paper tersebut, ditemukan bahwa DAU 2006 telah mampu mengurangi ketimpangan horizontal secara signifikan. Namun demikian, akar munculnya topik tersebut telah menunjukkan adanya keresahan mengenai perhitungan DAU.

Indikasi bahwa DAU tidak mampu menyeimbangkan ketimpangan horizontal kembali terjadi di tahun 2011. Dalam sebuah berita yang dimuat dalam harian Kedaulatan Rakyat, terdapat 11 daerah di Provinsi Jawa Tengah yang mengalami kesulitan karena kebutuhan belanja pegawainya lebih besar dari alokasi DAU yang diterimanya. Pemberitaan tentang kekurangan ini juga sempat dimuat di Suara Merdeka.

Sementara, Pemerintah Pusat menyatakan bahwa DAU tidak dimaksudkan semata-mata sebagai sumber untuk membayar gaji PNS daerah. DAU bersifat “Block Grant” yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dana Transfer sebaiknya dilihat secara utuh, tidak sepotong-sepotong DAU saja atau DBH saja. Tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa DAU dimaksudkan untuk membayar gaji PNS daerah. Data belanja pegawai daerah memang digunakan dalam perhitungan alokasi DAU tiap daerah, namun bukan berarti alokasi DAU adalah untuk membayar gaji pegawai pemda. Variabel jumlah pegawai tersebut hanyalah salah satu dari variabel-variabel lain yang digunakan untuk mengalokasikan DAU ke tiap daerah. Masih ada variabel jumlah penduduk, luas wilayah, indeks pembangunan manusia, indeks kemahalan konstruksi, dan PDRB per kapita. Apakah dengan adanya variabel luas wilayah dalam perhitungan DAU, maka DAU harus mencukupi juga untuk mengurusi seluruh wilayah daerah? Penggunaan variabel-variabel tersebut adalah untuk membagi seadil-adilnya DAU ke tiap daerah se-Indonesia.

Pemerintah Pusat tidak akan Lepas Tangan

Terhadap kesulitan keuangan yang dihadapi daerah, Pemerintah Pusat tidak akan cuci tangan. Berbagai upaya diberikan untuk membantu daerah mengatasi masalah yang dihadapi seperti dengan melakukan pembinaan. Mekanisme seperti pinjaman atau hibah juga dapat digunakan untuk menatasi hal tersebut.

Pinjaman daerah mungkin masih belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemda-pemda di Indonesia. Dilihat dari persyaratan pinjaman daerah yang tertuang dalam PP Nomor 54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, keleluasaan daerah untuk melakukan pinjaman masih sangat terbuka. Salah satu syarat pinjaman daerah adalah memiliki DSCR sekurang-kurangnya 2,5. Padahal menurut publikasi DJPK tentang deskripsi dan analisis APBD 2010, DSCR terkecil di Indonesia adalah 32,5. Mengutip kata Warkop, “Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang.”

Perlukah Formula Baru DAU?

Kembali ke masalah perhitungan DAU, formulasi DAU sebagai penyeimbang ketimpangan horizontal nampaknya sudah mendekati masa akhir hidupnya. Berbagai usaha para akademisi untuk mengusulkan formulasi alternatif perhitungan DAU terus bermunculan. Formulasi yang ada, dirasa kurang mewakili keseluruhan permasalahan yang dihadapi pemda. Namun harus diakui, formulasi alternatif haruslah diikuti dengan infrastruktur ketersediaan data yang memadai. Dari sisi ini, formulasi incumbent memiliki keunggulan praktikal yang cukup telak. Poin ini yang harus menjadi perhatian para pengusul formulasi baru DAU.

Berikut ini kutipan berita dari Kedaulatan Rakyat mengenai ketidakcukupan DAU.

MENGGUNAKAN DANA ALOKASI UMUM ; Magelang Tak Mampu Menggaji PNS
16/06/2011 08:19:17 SEMARANG (KR) – Kabupaten Magelang bersama 10 daerah lainnya di Jawa Tengah, termasuk daerah yang tidak mampu menggaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU).  Soalnya DAU yang diterima  tidak mencukupi untuk menggaji pegawai di lingkungannya.

Pelaksana Harian (Plh) Sekda Pemprov Jateng Sri-    yadhi ditemui wartawan di Semarang Rabu (15/6) mengatakan, ada 11 daerah di Jawa Tengah yang DAU-nya kurang. Akibat tidak mencukupinya DAU untuk membayar gaji PNS, pemerintah daerah setempat terpaksa harus menggunakan anggaran dari APBD untuk menutupi kekurangan tersebut.
Sriyadhi didampingi Kepala Biro Keuangan Pemprov Jateng Agoes Suranto menegaskan, sebelas daerah yang tidak mampu membayar gaji PNS dengan DAU karena anggaran untuk belanja pegawai lebih besar jika dibanding dengan DAU yang diterima dari pemerintah pusat. Padahal sesuai aturan yang ada, seharusnya gaji pegawai pemerintah di daerah diambilkan dari DAU.
Sebelas daerah yang kekurangan anggaran untuk membayar gaji pegawainya tersebut selain Kabupaten Magelang yakni Kabupaten Blora, Kabupaten Pekalongan, Batang, Banjarnegara, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen dan Kabupaten Karanganyar.
Akibat kesulitan untuk menggaji karyawannya tersebut dan penggunaan dana APBD untuk menutup kekurangan anggaran belanja pegawai, sebelas daerah tersebut tidak bisa melakukan pembangunan di daerah masing-masing secara maksimal. Apalagi sebelas daerah tersebut termasuk daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah.
Agoes Suranto mengakui, kebijakan pemerintah pusat tidak selalu diikuti dengan kebijakan pendanaannya. Seperti kebijakan pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan, seharusnya anggaran dialokasikan dari pemerintah pusat didukung oleh pemerintah daerah. Namun kenyataannya yang terjadi justru terbalik.
Selain itu, belum semua kebijakan pusat terkait dengan gaji diikuti dengan penambahan alokasi DAU. Ini terbukti dengan kebijakan kenaikan gaji PNS dan penerimaan PNS baru di daerah-daerah ternyata tidak secara otomatis diikuti oleh kenaikan DAU, sehingga wajar jika banyak daerah di Jateng yang DAU-nya tidak mencukupi untuk membayar gaji PNS. Termasuk kebijakan pengangkatan sekretaris desa (Sekdes) menjadi PNS juga tidak diikuti dengan penambahan alokasi DAU.
Untuk mengatasi problem ini, menurut Agoes Suranto, sebelas daerah yang DAU-nya tidak cukup untuk membayar gaji dan Pemprov Jateng telah mengajukan penambahan DAU ke pemerintah pusat. Diharapkan penambahan DAU bisa segera diberikan, untuk mengatasi problem keuangan di daerah.       (Bdi)-k

Tabel: DAU Sebelas Daerah yang Tak Cukup

Kabupaten/Kota Belanja Pegawai (Rp) DAU (Rp)
Blora 567.675.000.000 547.437.970.000
Kab. Pekalongan 566.081.369.000 553.949.031.000
Batang 491.107.384.191 472.388.323.000
Banjarnegara 619.289.589.000 562.584.580.000
Kab. Magelang 686.043.849.100 669.259.369.000
Purworejo 625.879.538.763 586.119.442.000
Kebumen 747.490.318.000 732.339.067.000
Klaten 873.350.569.000 792.938.525.000
Boyolali 728.263.740.000 641.787.696.000
Sragen 694.339.538.000 618.724.280.000
Karanganyar 650.871.025.000 577.830.087.000

Categories: Riset Kecil2an