Kalau membicarakan Keuangan Negara, pastilah tak lepas dari menyoroti APBN. Sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi, APBN sering dipandang sebagai indikator sekaligus solusi. Walaupun besarnya bahkan tidak mencapai separuh dari jumlah konsumsi sektor privat, APBN dianggap memiliki multiplier effect karena bermain di area publik yang strategis.

Banyak pengamat yang memperkirakan tahun 2008 ini adalah tahun terburuk dalam sejarah perekonomian Indonesia sejak krisis ekonomi 1998. Beberapa peristiwa keuangan dunia tak hanya menyebabkan hantaman krisis di Amerika, namun juga menebar ancaman di seluruh dunia. Tak terkecuali dengan perekonomian Indonesia.

Hal itu dibenarkan dengan adanya instruksi penghematan anggaran oleh Menteri Keuangan. Tidak tanggung-tanggung, surat edaran Menkeu itu dikeluarkan dengan nomor surat satu. Jadi logikanya, perintah pertama Menkeu di tahun 2008 ini adalah penghematan. Jauh-jauh hari Bu Menkeu sebenarnya sudah mewaspadai mengamuknya badai krisi ini sejak tahun lalu. Hanya saja waktu itu Bu Anik (nama kecil Menkeu) masih optimis, “Krisis kali ini berbeda dengan krisis moneter 1998.” Beliau juga berkeyakinan Indonesia tidak akan banyak terpengaruh.

Enam Masalah APBN 2008

Namun kenyataan harus berkata lain. APBN digoyang berbagai isu yang melambungkan defisit. Tidak hanya itu, tidak tercapainya target pajak 2007 juga mengancam kekosongan uang kas negara. Birokrat di Depkeu pun segera mengidentifikasi masalah. Ada 6 masalah yang menjadi ancaman dan tantangan bagi APBN.

Enam masalah itu mencakup:

1. Krisis subprime mortgage di Amerika;
2. Kenaikan harga minyak dunia;
3. Meningkatnya harga pangan dunia;
4. Melemahnya nilai tukar rupiah;
5. Tidak tercapainya produksi minyak Indonesia;
6. Adanya Paket Kebijakan Stabilisasi Harga Pangan (PKSH) yang terhantam kenaikan komoditas pangan (minyak goreng, dkk) .

Meleset dari perkiraan Bu Anik, krisis perkreditan Amerika mau tak mau membuat Indonesia meradang juga.

Berbeda dengan kenaikan harga minyak dunia tahun 1980-an, waktu itu Indonesia sebagai net eksportir masih merasakan manisnya surplus anggaran. Kebijakan surplus itu pula yang banyak dikritisi. Waktu itu Indonesia masih menggunakan anggaran dinamis dan berimbang. Artinya, setiap defisit pengeluaran harus dicarikan pembiayaannya. Seharusnya ketika penerimaan berlebih, harus segera spending dalam pembangunan. Namun Menkeu waktu itu (mungkin atas perintah Pak Harto) justru memilih saving sebagai penampung lebihan dana.

Kenaikan harga minyak tahun 2008 ini justru membuat Indonesia meradang. Kenaikan harga minyak tidak diikuti dengan kenaikan penerimaan. Pertama, karena Indonesia sudah menjadi net importir. Dari kebutuhan 1,3 juta barel per hari, produksi minyak Indonesia hanya dipatok 1,034 juta barel di APBN 2008. Target itu pun tidak tercapai. Hanya 980 ribu barel yang dapat dicapai. Alasan kedua, Indonesia tidak memiliki skema windfall profit tax (pajak durian runtuh). Pajak ini dikenakan ketika sebuah keadaan luar biasa membuat suatu pihak mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Windfall profit tax sudah umum diterapkan di negara-negara produsen minyak, seperti Aljazair. Alasan ketiga datang dari kontraktor, kenaikan harga minyak juga membuat biaya produksi membengkak. Entah bagaimana rasionalisasinya, yang pasti Cost Recovery dan faktor pengurang yang menjadi tanggungan pemerintah membuat penerimaan bersih dari minyak bumi tidak sebesar kenaikan harganya.

Efek dari kenaikan harga minyak lainnya adalah membuat beban subsidi makin besar.

Sembilan Langkah Pengamanan APBN

Untuk menjawab enam masalah di atas, dirumuskanlah langkah-langkah yang dipercaya bisa mengamankan APBN. Pemilihan istilah ‘pengamanan’ juga membuat orang mengira-ira, apakah kondisi APBN sudah sedemikian gawat? Kesembilan langkah tersebut meliputi:

1. Optimalisasi penerimaan negara, dari Pajak, PNBP dan dividen BUMN;
2. Penggunaan dana cadangan (contingency policy measures);
3. Penghematan dan penajaman prioritas belanja KL;
4. Perbaikan parameter produksi dan subsidi BBM dan listrik;
5. Efisiensi di Pertamina dan PLN;
6. Pemanfaatan dana kelebihan (windfall) di daerah penghasil migas melalui instrumen utang;
7. Penerbitan obligasi/SBN dan optimalisasi pinjaman program;
8. Pengurangan beban pajak atas dan bea masuk atas komoditas pangan strategis;
9. Penambahan subsidi pangan.

Sembilan langkah ini dipercaya bisa memperlambat laju kehancuran ekonomi.

Pembahasan selanjutnya nanti kita lanjutkan lagi. Yang jelas, hari Rabu (9 April 2008) lalu, APBN-P sudah disepakati.

Membaca perjuangan Muhammad Yunus mengentaskan kemiskinan di Bangladesh melalui Grameen Bank, mengilhami banyak hal yang dapat disumbangkan bagi perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia.

Muhammad Yunus adalah pemenang Nobel Perdamaian 2006. Nobel itu tentu tidak diberikan begitu saja tanpa prestasi yang diraihnya bersama Grameen Bank. Muhammad Yunus adalah seorang muslim Bangladesh yang lahir di Chittagong. Beliau berasal dari keluarga yang berkecukupan. Dengan kepandaiannya, Yunus muda mampu bersekolah tinggi dan mendapatkan beasiswa Fullbright dari Ford Foundation untuk belajar di Amerika. Di masa jauh dari tanah airnya ini, beliau aktif mendukung kemerdekaan Bangladesh dari Pakistan tahun 1971.

more…